Berdasar analisa dan diskusi dalam beberapa kesempatan mengunjungi dan bertemu para kepala Bappeda di provinsi Jatim dan Riau dalam tulisan ini penulis menyampaikan usulan dan pemikiran terkait Pelaksanaan Program Penguatan &
Percepatan pencapaian tujuan MDGs di Indonesia yang dapat dilakukan dalam 5 (lima) tahapan strategis, dimana satu dan lainnya
saling terkait (integrated system), yaitu:
a. Kesadaran para pemangku kepentingan
terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi
Penguatan & percepatan dapat efektif
berjalan dengan dukungan penuh pemerintah, dalam hal ini mulai tingkat pusat hingga daerah. Dalam kerangka ini, kesadaran setiap sektor terkait dan daerah terhadap kondisi capaian
masing-masing bidang sangat mendasar untuk dilakukan, sehingga dari sinilah
lahir kesadaran sekaligus awarenes akan perlunya sebuah tindakan cepat dan tepat dalam upaya pencapaian. Oleh karena itu, penyampaian laporan sebagai tanggung jawab kepada publik terkait capaian MDGs, permasalahan dan upaya yang telah dan akan dilakukan dari setiap pimpinan /pejabat kementerian / lembaga dan pimpinan daerah menjadi sebuah langkah penting yang harus dilakukan.
Hal ini selain bukti akuntabilitas juga menjadi wahana evaluasi internal selain penggugah kesadaran masyarakat.
b. Pemahaman komprehensif terhadap peta jalan
Peta jalan (road map) MDGs telah jauh hari
disusun. Seluruh perangkat negara dari tingkat pusat hingga daerah harus
dipastikan, menjadikan dokumen protokol ini sebagai acuan dan kerangka kerja
pembangunan di wilayahnya.
Peta jalan dibuat sebagai pedoman dan
solusi untuk mencapai tujuan MDGs dengan bertumpu pada peran serta aktif semua
pemangku kepentingan. Sehingga pemahaman setiap level pemerintah terhadap peta
jalan merupakan suatu keharusan. Hal ini untuk memperoleh bacaan yang utuh dan
menyeluruh atas permasalahan yang terjadi dan upaya percepatannya.
c. Penguatan payung hukum dan
SDM
Dukungan payung hukum yang kuat dan tegas
sangat diperlukan untuk melaksanakan agenda program percepatan MDG. Untuk itu, setiap
Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah hendaknya segera mengeluarkan
peraturan yang memperkuat sekaligus memperjelas arah pedoman pelaksanaan dan
operasional dari setiap tahapan termasuk sistem pelaporan dan monev.
Perangkat aparatur pelaksana mulai tingkat pusat hingga daerah yang memiliki
kemampuan SDM yang handal dan terukur kinerjanya, merupakan bagian penting
untuk disiapkan, guna memastikan program yang ada dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Dukungan pendanaan untuk hal ini merupakan kebutuhan
strategis untuk menunjang operasionalisasi sehari-hari.
d. Kelembagaan pelaksana
Sekretariat/ pokja atau proyek ad
hoc yang telah dibentuk perlu diperkuat untuk
menjalankan agenda percepatan ini. Sekretariat atau proyek ad hoc ini harus
memiliki kewenangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas
kebijakan yang sudah disusun. Dalam hal penataan kelembagaan ini, maka agenda
mendesak dari sekretariat atau proyek ad hoc adalah:
1. Menyiapkan
portofolio koordinasi di tingkatan nasional terhadap seluruh lembaga negara yang
mengurus kebijakan makro terkait tujuan-tujuan dalam MDGs.
2. Mengintegrasikan
dari pusat hingga daerah, seluruh kelembagaan yang berfungsi
menjamin akses dan kontrol atas pelaksanaan percepatan MDGs. Sebagai
konsekuensinya, maka tindakan kaji ulang dan pemetaan kelembagaan sektoral
yang ada saat ini menjadi sebuah keharusan. Idealnya, seluruh kelembagaan
sektoral atau pemangku kepentingan berada pada satu tujuan yang mengarah pada
capaian MDGs mulai dari peraturan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.
e. Peran serta masyarakat sipil
Posisi masyarakat mulai dari
masyarakat umum, ORNOP, akademisi, mahasiswa, profesional, hingga media sebagai
subyek dari pelaksanaan Program penguatan & percepatan menuntut pemerintah untuk membuka akses
seluas-luasnya bagi publik untuk berperan aktif. Peran ini didasarkan pada hak
masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas informasi (rights to information),
hak atas pembangunan (rights to development) dan hak untuk berpartisipasi
(rights to participation).
Disini media memainkan peran komunikasi yang
penting dalam distribusi informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Tanpa
peran dan dukungan aktif masyarakat, pelaksanaan program percepatan MDG ini,
dipastikan akan berjalan di tempat.
Dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH
